JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai “Whoosh”, sejak awal 2025. Investigasi ini, menurut sejumlah sumber, menyimpan bukti material adanya penyimpangan serius dalam inisiatif infrastruktur ambisius tersebut.
Investigasi ini menandai titik kritis bagi KPK, menguji batas independensinya. Kini beroperasi di bawah cabang eksekutif dan dikelola oleh pegawai negeri sipil, para kritikus berpendapat bahwa komisi tersebut menghadapi ruang lingkup yang lebih sempit untuk menyelidiki pejabat negara, menjadikan penyelidikan ‘Whoosh’ sebagai ujian lakmus bagi otonominya.
Nugraha, mantan penyidik KPK, berpendapat bahwa tanda-tanda bahaya dalam proyek tersebut—yang merupakan inti dari pemerintahan Presiden Joko Widodo—sangat nyata dan tak terbantahkan. “Harga proyek ini telah naik tiga kali lipat dari biaya normal,” ujar Nugraha, menuntut kejelasan dari penyidikan KPK yang sedang berlangsung. Eskalasi keuangan yang signifikan ini, menurutnya, patut dicermati secara ketat.
Kontroversi proyek ini meluas hingga ke luar kalangan analis domestik. Mahfud Md, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, terus-menerus menyoroti proyek ini di berbagai platform publik. Fokusnya seringkali tertuju pada keputusan penting tahun 2015-2016 untuk mengalihkan pengelolaan proyek dari konsorsium Jepang ke entitas Tiongkok.
Peralihan ini, klaim Mahfud, menyebabkan lonjakan langsung suku bunga pinjaman proyek. Dalam sebuah tayangan di YouTube yang banyak ditonton pada Oktober 2025, ia menuduh adanya korupsi kriminal yang eksplisit melalui penggelembungan anggaran.
Mahfud mengutip data yang menunjukkan biaya per kilometer jalur kereta cepat Indonesia mencapai US$52 juta yang mencengangkan, hampir tiga kali lipat biaya domestik rata-rata Tiongkok sebesar US$17-18 juta, sebagaimana dilaporkan. KPK telah secara resmi meminta Mahfud untuk menyerahkan data ini guna memfasilitasi penyelidikan formal mereka.
Lanskap Keuangan yang Berubah
Sejak awal, proyek ‘Whoosh’ digadang-gadang sebagai usaha yang dirancang khusus untuk beroperasi tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Namun, model pembiayaan tersebut terurai, yang menyebabkan pergeseran kontroversial di mana jaminan pemerintah akhirnya dijamin untuk menutupi utang proyek yang substansial.
Awalnya dianggarkan sebesar US$6 miliar, proyek ini terkendala pembengkakan biaya yang sangat besar, membengkak hingga US$7,2 miliar—setara dengan sekitar Rp116 triliun. Sebagian besar pendanaan ini bersumber dari pinjaman luar negeri, terutama dari Bank Pembangunan Tiongkok (CDB). Beban tahunan untuk membayar utang ini diperkirakan mencapai US$120-130 juta, atau hampir Rp2 triliun.
Lingkup lengkap dugaan anomali dan pergeseran kebijakan seputar proyek ‘Whoosh’ akan dirinci dalam laporan investigasi selanjutnya.
TIM REDAKSI E-RA BARU NASIONAL BERKONTRIBUSI BESAR DALAM PENULISAN ARTIKEL INI
