JAKARTA – Sebuah keputusan kontroversial oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, untuk mengalokasikan jagung bersubsidi dari program stabilisasi harga pangan negara kepada peternak babi di Bali telah memicu perdebatan sengit mengenai prioritas pemerintah di tengah krisis pakan nasional yang sedang berlangsung.
Para kritikus menuding adanya bias politik dan tekanan dari parlemen, sementara para peternak ayam petelur mandiri, yang merupakan penerima manfaat utama program tersebut, menyuarakan kekhawatiran tentang kelangkaan dan distorsi pasar yang lebih luas.
Titik Balik Kebijakan: Intervensi DPR
Program Stabilisasi Harga Pangan (SPHP), yang dipimpin oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan disalurkan melalui Bulog, awalnya dirancang secara ketat untuk menopang peternak ayam ras petelur skala mikro dan kecil yang terpukul oleh harga jagung yang melonjak. Harga acuan pembelian jagung di tingkat petani saat ini mencapai Rp 6.851 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp 5.800 per kilogram.
Namun, dalam rapat koordinasi terbatas pada Selasa, 2 Desember 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan perpanjangan program SPHP hingga Januari 2026, bersamaan dengan perubahan kebijakan yang signifikan.
“Saya kira perlu jagung, ya, untuk peternak babi. Sedikit, cuma minta 50 ton,” kata Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengonfirmasi perubahan arah program tersebut.
Keputusan mengejutkan ini, menurut Zulhas, diambil setelah adanya permintaan langsung dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan peternak babi di Bali sebagai penerima manfaat. Sebelumnya, alokasi program SPHP secara eksklusif diperuntukkan bagi sektor unggas.
Pertanyaan tentang Akuntabilitas dan Keadilan
Langkah ini menimbulkan pertanyaan tajam mengenai proses pengambilan keputusan. Keputusan Kepala Bapanas Nomor 307 Tahun 2025 dengan jelas menguraikan kriteria penerima manfaat—peternak ayam petelur mandiri di 16 provinsi sentra produksi. Kriteria ini telah melalui proses verifikasi ketat bersama Kementerian Pertanian dan Bulog.
Para pengamat kebijakan pertanian menyoroti bagaimana intervensi politik dari legislatif tampaknya dengan cepat mengesampingkan kriteria berbasis data dan verifikasi yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif.
“Ini adalah preseden yang mengkhawatirkan,” kata seorang analis kebijakan pangan yang tidak mau disebutkan namanya. “Jika alokasi pangan strategis dapat diubah melalui permintaan lisan di rapat komisi, maka seluruh kerangka stabilisasi harga terancam oleh kepentingan sektoral dan regional.”
Program SPHP menetapkan harga jagung bersubsidi yang sangat menguntungkan, yaitu Rp 5.000 per kilogram di tingkat gudang Bulog, jauh di bawah harga pasar saat ini. Para peternak penerima manfaat terikat oleh kewajiban ketat untuk menggunakan jagung tersebut untuk usaha sendiri dan dilarang memperjualbelikannya kembali.
Alokasi yang dialihkan ke peternak babi, meskipun hanya 50 ton, secara simbolis sangat kuat. Hal ini menunjukkan kerentanan program SPHP terhadap tekanan politik di luar kerangka yang direncanakan semula, berpotensi membuka pintu bagi permintaan serupa dari sektor lain di masa depan.
Saat ini, fokus tetap pada bagaimana Bapanas dan Bulog akan mengintegrasikan penerima baru ini ke dalam sistem logistik yang sudah ada, dan apakah perubahan ini akan memengaruhi pasokan yang sudah dijanjikan kepada ribuan peternak ayam petelur mandiri yang masih berjuang menghadapi biaya produksi yang tinggi.
Pemerintah dan DPR menghadapi pengawasan yang meningkat untuk memastikan transparansi penuh dalam alokasi jagung SPHP, di tengah kekhawatiran publik bahwa kebutuhan stabilisasi pasar yang krusial kini dinavigasi oleh kompromi politik.
TIM REDAKSI E-RA BARU NASIONAL BERKONTRIBUSI BESAR DALAM PENULISAN ARTIKEL INI
