JAKARTA – Ratusan pensiunan tentara dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penghentian proyek strategis nasional, dan pengadilan mantan Presiden Joko Widodo. Namun, poin pengadilan Jokowi dicoret dari sembilan tuntutan yang dibawa Jenderal Wiranto kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyatakan akan mengkaji delapan tuntutan tersebut.
Latar belakang pemakzulan Gibran bermula dari dugaan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden. Purnawirawan TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melalui skandal rekayasa Undang-Undang Pemilu tidak sah. Mereka berpendapat bahwa Prabowo seharusnya tidak menerima pinangan Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahan jika memang pencalonan Gibran tidak sesuai dengan hukum.
Tuntutan Purnawirawan TNI:
-Pemakzulan Gibran: Berdasarkan dugaan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonannya
-Penghentian Proyek Strategis Nasional: Termasuk proyek Ibu Kota Nusantara dan regulasi pertambangan
-Kebijakan Politik: Prabowo diminta menjadi negasi Jokowi dalam beberapa kebijakan
Prabowo kini menghadapi dilema antara menghindari konflik dengan Jokowi dan mengikuti usul para purnawirawan TNI. Jika pemakzulan Gibran berhasil, ini akan menjadi preseden bagi kepentingan politik yang berubah pasca-pemilu. Apalagi jika tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dikabulkan, Indonesia akan menghadapi turbulensi politik yang rumit dengan kemungkinan perubahan sistem pemerintahan dan pembubaran Mahkamah Konstitusi.
Dalam konteks ini, peran TNI juga menjadi sorotan. Prabowo membawa tentara tidak hanya memiliki dwifungsi tapi multifungsi, yang dapat berdampak pada stabilitas politik dan keamanan negara. Situasi ini menempatkan Prabowo pada posisi sulit, di mana keputusannya akan memiliki konsekuensi luas bagi masa depan politik Indonesia.
ADENI ANDRIADI
